KEPUTUSSAN PRESSIIDEN REPUBLLIIK IINDONESSIIA

KEPUTUSSAN PRESSIIDEN

REPUBLLIIK IINDONESSIIA

NOMOR :: 62//M TAHUN 1998

PRESSIIDEN REPUBLLIIK IINDONESSIIA,,

Meniimbaang ::

1. bahwa berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 telah diangkat Presiden

Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. bahwa untuk melaksanakan sebaik-baiknya tugas Presiden/Mandataris Majelis

Permusyawaratan Rakyat, perlu membentuk Kabinet Pembangunan VII;

3. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan

Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Menteri

Negara;

Mengiingaatt ::

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang Undang Dasar 1945

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1998;

MEMUTUSSKAN

Menettaapkaan ::

PERTAMA :

Membentuk Kabinet Pembangunan VII dan terhitung mulai saat pelantikannya

mengangkat sebagai Menteri Negara pada Kabinet Pembangunan VII dengan

bidang tugas seperti tersebut di belakang nama masing-masing mereka yang

tersebut di bawah ini :

1. Sdr. R. Hartono, sebagai Menteri Dalam Negeri;

2. Sdr. Ali Alatas, SH, sebagai Menteri Luar Negeri;

3. Sdr. Jenderal TNI Wiranto, sebagai Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

4. Sdr. Prof. Dr. H. Muladi, SH, sebagai Menteri Kehakiman;

5. Sdr. Prof. Dr. Muhammad Alwi Dahlan, sebagai Menteri Penerangan;

6. Sdr. Dr. Fuad Bawazier, MA, sebagai Menteri Keuangan;

7. Sdr. Mohammad Hasan, sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

8. Sdr. Ny. Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Sjarifudin Baharsjah, MSc, sebagai Menteri

Pertanian;

9. Sdr. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, sebagai Menteri Pertambangan dan

Energi;

10. Sdr. Ir. Sumahadi, MBA, sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

11. Sdr. Ir. Rachmadi Bambang Sumadhijo, sebagai Menteri Pekerjaan Umum;

12. Sdr. Ir Giri Suseno Hadihardjono, MSME, sebagai Menteri Perhubungan;

13. Sdr. Drs. Abdul Latief, sebagai Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;

14. Sdr. Subiakto Tjakrawerdaya, SE, sebagai Menteri Koperasi dan Pengusaha

Kecil;

15. Sdr. Drs. Theo L. Sambuaga, sebagai Menteri Tenaga Kerja;

16. Sdr. Drs. H. Abdullah Makhmud Hendropriyono, SH, SE, MBA, seabagai

Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

17. Sdr. Prof Dr. Ir Wiranto Arimunandar, MSc, sebagai Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan;

22

18. Sdr. Prof. Dr. dr. H. Farid Antara Moeloek, sebagai Menteri Kesehatan;

19. Sdr. Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA, sebagai Menteri Agama;

20. Sdr. Ny. Hj. Siti Hardiyanti Rukmana, sebagai Menteri Sosial;

21. Sdr. Drs. Saadillah Mursjid, MPA, sebagai Menteri Negara Sekretaris

Negara;

22. Sdr. Prof. Dr. Ir. Rahadi Ramelan, MSc, sebagai Menteri Negara Riset dan

Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

23. Sdr. Ir. Sanyoto Sastrowardoyo, MSc.E.E., sebagai Menteri Negara

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

24. Sdr. Ary Mardjono, sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional;

25. Sdr. Ir. Akbar Tanjung, sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan

Pemukiman;

26. Sdr. Prof. Dr. Juowono Sudarsono, MA, sebagai Menteri Negara Lingkungan

Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

27. Sdr. Dr. Haryanto Dhanutirto, sebagai Menteri Negara Pangan, Hortikultura

dan Obat-obatan;

28. Sdr. Tanri Abeng, MBA, sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Badan

Usaha Milik Negara;

29. Sdr. Ny. Hj. Tutty Alawiyah, AS, sebagai Menteri Negara Peranan Wanita;

30. Sdr. H.R. Agung Laksono, sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;

31. Sdr. Feisal Tanjung, sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan

Keamanan;

32. Sdr. Prof. Dr. Ir. Ginanjar Kartasasmita, sebagai Menteri Negara Koordinator

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

33. Sdr. Ir. Hartarto Satrosunarto, sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;

34. Sdr. Prof. Dr. Haryono Suyono, sebagai Menteri Negara Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

KEDUA ::

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 14 Maret 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SSOEHARTO